jaringan dokumentasi dan informasi hukum. KONTAK KAMI-----Jl. jaringan dokumentasi dan informasi hukum

: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758. |. U. HM. DAFTAR KOLEKSI TERBITAN BERKALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2020. 3. JDIH. Jambi. , antara lain: Pengertian umum pengelolaan JDIH Kanwil Kemenkumham Maluku Utara adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum. Lokasi. Namun dalam era Pemerintahan Reformasi rekomendasi termaksud langsung diwujudkan dengan mengundangkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun. 5. Beri Ulasan. id Senin - Jumat 08:00 - 15:30 WIB PERPUSTAKAAN JDIH. Login. Ridwan Rais, No. Peraturan Menteri Komunikasi dan. JDIH BPK dibentuk sebagai tindak lanjut dari amanat yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, JDIH adalah wadah. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. JDIH Kementerian Keuangan. Kini tersedia aplikasi JDIH KEMENDAG untuk berbagai perangkat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. 85. PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN TINGGI. Kabupaten Mahakam Ulu. H. Berikan. Kabupaten Jember. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Himpunan Satu Naskah Pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus: Himpunan Satu Naskah Pengaturan Kawasan Ekonomi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KABUPATEN BLORA. Tutup. Inventaris / Statistik Produk Hukum ; Kategori Peraturan ; Profil . mojokerto. Download Dokumen Produk Hukum ×. Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi JDIH Biro Hukum Rabu, 12 April 2023 Bagian Hukum Kabupaten Boyolali menerima kunjungan dari Tim Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, didampingi juga oleh tim teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Read more…WEB BASED - JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM. 3. PERATURAN DAERAH No. Pusat JDIHN mengucapkan selamat atas capaian yang diraih dalam pengelolaan JDIH terbaik di wilayah Kalimantan Timur. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Rabu, 27 September 2023 ; JDIH ANRI. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Nomor. Staf. Diunduh 780 kali. produk hukum; terbaru Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pencarian Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika rapat koordinasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum arsip nasional republik indonesia dengan badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia ANRI TERIMA PENGHARGAAN (JDIHN AWARDS) SEBAGAI ANGGOTA JDIHN TERBAIK V KATEGORI TINGKAT LPNK TAHUN 2021 Tentang JDIHN. 1248 Peraturan. pdf: Peraturan Gubernur: 11 / 2016 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI. Tipe Dokumen. akses informasi arsip aset. Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka mengenalkan dan memberikan pemahaman sejak dini tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemen PPPA kepada Calon Pegawai Negeri Sipil angkatan Tahun 2019 dan Angkatan Tahun 2020, dilakukan kegiatan Pengelolaan JDIH di lingkungan Kemen PPPA pada hari Jumat tanggal 30 April 2021. Bertempat di Ruang Crystal 2 Hotel Mercure, Kamis (15/7). H. :. Infografis. 10 bulan yang lalu Administrator. Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali (Jamaruli Manihuruk), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil. Selamat Datang di Aplikasi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum - Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Timur. JDIH BPK Menyelenggarakan Workshop JDIH BPK Tahun 2023. Kamis, 10 Pebruari 2022, Biro Hukum Setda Provinsi Bali dalam hal ini diwakili oleh Unit substansi Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya mengikuti undangan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan secara virtual. PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 14/1. jdih. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia. 221 Peraturan . Siapakah anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional?Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan. 5/2009. Pusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. DASAR HUKUM. PPATK. Keputusan Bupati. 593 : 4 hlm. Download. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Harian Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. 49. Hukum Administrasi Negara. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) No. Total pengunjung : 37443. Kegiatan yang bertemakan Pengelolaan JDIH yang Terintegrasi Untuk. Biro Hukum. id Senin - Jumat 08:00 - 15:30 WIB PERPUSTAKAAN JDIH. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), secara historis merupakan salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional yaitu Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. ABSTRAK: dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat sesuai. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 14 Oktober 2016 2292 kali 2403 kali. KEPUTUSAN GUBERNUR No. 24 Maret 2020 5141 kali 27948 kali. This Year : 48377. PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PERGADAIAN 2017 PERKA PPATK NO. Peraturan Perundang-undangan. rapat koordinasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum arsip nasional republik indonesia dengan badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia . Abstrak. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. . I. Salah satu wadah yang digunakan untuk pendokumentasian dan penyebarluasan informasi tentang produk hukum adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, diakses pada 3 Agustus 2020, pukul 15. go. 02. Tipe Dokumen. 1/PPATK/10/2011 TENTANG. Penguatan Koordinasi, Promosi dan Kampanye JDIHN XI. I. E. 805. Sitemap. Dengan kata lain bahwa UU Kearsipan telah menyimpang dari maksud dan tujuan awal diperlukannya Undang-Undang ini yaitu menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. U. Judul. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Maka dari itu dibuatlah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Jaringan. Web :. 24 Februari 2023. Jauhar Effendi M. 0 Produk Hukum Cari . Infografis. PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI BARAT: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : PERGUB NO 23 THN 2016. PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 14/1. Keterangan. beranda | layanan | tentang kami | permintaan peraturan. 692, peraturan. ini. Showing 1 to 10 of 12 entries. Penilaian Berhasil. Produk Hukum Terbaru; Terpopuler; slide 1 to 3 of 5. M. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 8 Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Permohonan Penyuluhan Hukum adalah permohonan kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta. Indonesia. : 1. Latar Belakang. Tentang Kami. Peraturan Perundang-undangan. : 1. Keputusan. Keterangan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KABUPATEN BLORA. 593 : 4 hlm. JDIH - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum PUPR. ABSTRAK: bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum, dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, diperlukan. Penelitian ini berjudul “Analisis Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Semarang”. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi JDIH Perpusnas Kabupaten Kulon. E. PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PERGADAIAN 2017 PERKA PPATK NO. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Sekjen dimaksud, JDIH BPK terdiri atas JDIH BPK Pusat dan UJDIH BPK Perwakilan pada masing-masing BPK. Beranda; Profile. Nomor. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dasar Hukum. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Penilaian Kepuasan Layanan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah Pendayagunaan Bersama ats dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah ,dan cepat. Badan/Pengarang. Survey IKM Hasil Survei Kepuasan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Koleksi Dokumen Hukum IX. Peraturan Menteri Nomor 8. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional: T. Peraturan Perundang-undangan. 51, Salatiga, Jawa Tengah 50724 (0298) 326767;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. anri terima penghargaan (jdihn awards) sebagai anggota jdihn terbaik v kategori tingkat lpnk tahun 2021 . Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2023. T. ABSTRAK: a. rapat koordinasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum arsip nasional republik indonesia dengan badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia ANRI TERIMA PENGHARGAAN (JDIHN AWARDS) SEBAGAI ANGGOTA JDIHN TERBAIK V KATEGORI TINGKAT LPNK TAHUN 2021 Selasa, 08 Maret 2022 Biro Hukum Setda Provinsi Bali mengikuti kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali. Dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjarbaru yang dikelola oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melalui Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah berdasarkan pada: 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kemudian Nofli melanjutkan studi di STIA Iskandar Thani, jurusan Ilmu Administrasi (lulus tahun 1994) dan di Sekolah Tinggi. Peraturan Perundang-undangan. “Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. 12/2023 tentang Tim Pengelola Pengaduan dan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan. U. 8, (2022), 50-55. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2014. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. PERATURAN DAERAH No. Artikel Hukum 0. Berikan Rating Simpan. Dengan adanya website ini, diharapkan dapat menjalankan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi secara nasional, serta meningkatkan pelayanan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan. : 1. Dari tahun 1978 – 1999, BPHN melakukan pembinaan dan pengembangan JDIH hanya berdasarkan kesepakatan tersebut. Jumat, 22 September 2023 ; JDIH ANRIPALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah diwakili oleh Kepala Bidang Hukum, I Putu Dharmayasa, menghadiri undangan sebagai narasumber kegiatan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, dengan tema “Peningkatan dan Pendayagunaan Dokumentasi dan Informasi. Judul. 5, Jakarta Pusat. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karawang. 25 Juni 2021; Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021. KP. Sitemap. ] Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Dilihat: 1936 | Diunduh: 60. Users Today : 37. Tipe Dokumen. Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum. 9 650 penilaian. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Produk Hukum Pusat & Daerah. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen. Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara online ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal mempermudah penemuan kembali peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat dan akurat | Support by Codavlo IndonesiaBiro Hukum. Detail.